Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sinergi Mahasiswa dan Desa Menghadapi Revolusi Industri 4.0”

Kuliah Kerja Nyata 2018-2019  merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa, dengan pendekatan keilmuan, sektoral pada waktu dan daerah tertentu, era revolusi industri yang sudah berada di titik 4.0 merupakan tantangan tersendiri bagi bangsa indonesia, terlebih bagi mahasiswa di indonesia sebagai tombak kemajuan bangsa, disatu sisi masyarakat juga memilki andil dalam mensinergikan apa yang menjadi tujuan dari bangsa indonesia itu sendiri, dengan adanya kuliah kerja nyata KKN diharapkan mahasiswa dan masyarakat memilki intraksi yang baik guna mengcapai tujuan yang optimal.

Kuliah Kerja Nyata 2018 2019
Tahun ini tema KKN Mahasiswa Stisospol Waskita Dharma Malang yang diangkat yaitu “Sinergi Mahasiswa dan Desa Menghadapi Revolusi Industri 4.0”
Tema ini diangkat mengingat sekarang era digital yang sudah menjadi gaya hidup di masyarakat
Era digital ini harus diaplikasikan dalam ranah Ilmu Administrasi Negara
Melalui KKN Mahasiswa akan berusaha menjadi “agen of change” dalam merubah sistem administrasi pedesaan yang masih ada kesan lama ribet dan berbelit menjadi praktis efektif dan efisien dengan memanfaatkan era digital
Stisospol “Waskita Dharma” Malang akan menjadi jurusan yang akan mensosialisasikan Program Sistem Informasi Administrasi Pedesaan (SIAP) yang akan bermanfaat menjadi penghubung aparatur desa dan masyarakat agar lebih dekat dalam proses pengurusan administrasi
.
.
#KKN2019 #Stisospol #Waskitadharma

BROSUR S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA DAN S2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

STISOSPOL ”WASKITA DHARMA” MALANG Adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di kota Malang Jawa Timur yang kampusnya berlokasi di kampus 1 Jl. Hamid Rusdi III No. 161 dan Kampus 2 di Jl. Indragiri V No. 53 Kota Malang Merupakan sekolah tinggi yang berstatus swasta terakreditasi ”B” oleh Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). di STISOSPOL WASKITA DHARMA MALANG telah banyak mencetak sarjana yang mampu bersaing di kanca administrasi Negara, selain itu STISOSPOL ”WASKITA DHARMA” MALANG juga telah membuka Pasca Sarjana S2 MAGISTER AMINISTRASI PUBLIK yang baru berjalan di tahun ini, jadi tidak di ragukan lagi jika lulusan STISOSPOL WASKITA DHARMA MALANG nantinya akan membawa Visi Misi untuk kedepannya lebih baik terutama pada bidang Administrasi Negara, tak jarang Lulusan Stisospol Waskita Dharma Malang telah bekerja di berbagai instansi baik negeri maupun swasta Mulai dari Anggota DPR, Pegawai Bank Dll.

Seminar Nasional

Seminar administrasi negara.

Penerapan ilmu administrasi dalam perspektif kajian hukum di indonesia

Berbicara administrasi publik, maka tidak bisa berbicara dalam tataran parsial atau terpisah, karena ilmu ini merupakan ilmu yang sangat luas, dan melibatkan unsur manusia sebagai pokok dalam rangka menata dan mengatur hubungan manusia itu sendiri.

Cakupan makna administrasi negara, tidak saja bersangkutan dengan aktivitas lembaga eksekutif saja dalam Sistem Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara,  namun  mencakup aktivitas  seluruh  lembaga  negara  dalam  mencapai  tujuan Negara. Sistem Administrasi Negara juga sebagai  sistem  yang dipraktekkan  untuk mendukung  penyelenggaraan  NKRI  agar upaya  Bangsa  Indonesia  dalam  mewujudkan  cita-cita  dan tujuan  bernegara  dapat terlaksana  secara  berdaya  guna  dan berhasil guna.

Administrasi publik dalam perkembangannya di Indonesia telah melalui beberapa tahap, mulai dari masa pra kemerdekaan, pasca kemerdekaan, orde baru, dan masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sebagai salah satu negara yang ada di dunia tentunya Indonesia juga merupakan bagian sistem pelaksanaan administrasi global, yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan kontradiksi dan saling hubungan antar sesama bangsa di dunia. Tak pelak lagi Indonesia pun saat ini mulai mengadopsi sistem administrasi dengan paradigma yang paling baru.

Administrasi Negara Indonesia dalam penerapan ilmu administrasi masih terjadi beberapa permasalahan :

1. Pengaruh budaya lama

Dalam mengadopsi sistem administrasi, maka tidak bisa dengan utuh langsung diterapkan di sebuah negara atau daerah, karena pasti budaya setempat mempengaruhi dengan kuat ketika akan mempraktekkannya. New Publik Service atau good governance sulit untuk di terapkan di Indonesia, karena budaya masyarakat Indonesia yang biasa melayani kepentingan penguasa, maka aparatur yang seharusnya melayani warga masyarakat, malah berbalik arah untuk minta dilayani, dan masyarakatpun dengan senang hati melayani kepentingan atau kemauan penguasa dalam hal pengurusan permasalahan administrasi pemerintahan. Budaya asal bapak senang, budaya nepotisme, tidak bisa di pisahkan dalam pelaksanaan administrasi. Rasa kekeluargaan di Indonesia sangat kuat, apabila ada saudara, famili, atau tetangga yang mempunyai wewenang untuk melakukan proses pengurusan administrasi pemerintahan, pastilah kita minta bantuannya dan otomatis famili atau keluarga tersebut akan mendahulukan kita tanpa proses antri, dan masih banyak contoh yang lainnya.

2. Politisasi Administrator Daerah

Tuntutan otonomi daerah pada saat reformasi tahun 1998, merupakan bentuk dari ketidakpuasan daerah dalam rangka pembagian kekayaan daerah dengan pusat, walaupun hanya daerah-daerah tertentu (daerah yang kaya, seperti Riau, Aceh, Kaltim, Papua, dsb) yang menuntut ruang yang lebih besar dalam pengelolaan kekayaannya, atau mereka akan melepaskan diri dari NKRI. Dalam perkembangannya otonomi daerah dengan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, dimana kepala daerah merupakan jabatan politis yang dicalonkan oleh partai, sehingga unsur politis tidak akan pernah lepas dari corak dan gaya kepemimpinannya. Administrator daerah dalam hal ini kepala daerah sebagai jabatan politis maka akan banyak kepentingan politis yang lebih mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Ini bisa terlihat setiap ada pergantian kepala daerah, maka pasti akan diikuti oleh pergantian pejabat eselon yang ada, tanpa alasan yang jelas hampir semua pejabat diganti, dengan alasan menempatkan orang yang loyal, dan ini menyebabkan pejabat eselon juga menjadi mandul, tidak kritis terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, karena takut jabatannya di copot. Kemudian bisa di pastikan ada kesepakatan-kesepakatan politik antara kepala daerah terpilih dengan partai yang mencalonkannya, minimal pada pembagian proyek-proyek daerah.

3. Kurang Efektif dan Efisien

Salah satu tujuan dari administrasi adalah untuk menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan administrasi negara hal ini masih jauh dari tujuan administrasi yang sebenarnya. Contohnya, jumlah pegawai yang terlalu banyak dala suatu stuktur organisasi, tidak sebanding dengan beban kerja. Juga masalah efiktifitas waktu, masih banyak pegawai yang tidak hadir tepat waktu dan pulang sebeum waktunya. Dan penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan bakat, kemampuan dan latar belakang ilmunya.

Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi negara, secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar, oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik yang sangat kental dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan, dalam menentukan kebijakan publik. Selagi administrasi publik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik. Kita lihat juga di Indonesia banyak kasus-kasus yang terjadi, contohnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ini merupakan adanya penerapan administrasi yang salah.

Studi administrasi bisnis bukan merupakan suatu bidang yang baru, melainkan telah dikenal sejak lama; dahulu barangkali masih dinamakan administrasi niaga. Dalam organisasi bisnis, administrasi adalah fungsi industri yang berkaitan dengan penetapan kebijakan perusahaan, koordinasi produksi, keuangan dan distribusi, penentuan arah organisasi dan kontrol tertinggi eksekutif. Singkatnya, administrasi bertugas menentukan setting bagi perusahaan untuk bergerak maju. Titik-berat ilmu administrasi bisnis adalah memimpin bisnis, dalam arti menetapkan arah dan mengelola proses organisasi secara makro untuk mendapatkan hasil yang se-optimal mungkin dari sumberdaya yang ada.

Ilmu administrasi bisnis dapat menempati perannya yang sesuai dalam pembangunan bangsa. Jika dilihat dari perspektif makro, yakni pembangunan sebuah negara, maka kita tidak bisa memungkiri bahwa ekonomi merupakan tulang-punggung yang sangat penting. Indonesia kaya akan sumberdaya alam, jumlah penduduk, posisi geografis yang strategis di antara dua benua, dan lain-lain. Namun, tanpa pemahaman semangat kewirausahaan yang dilandasi oleh pengembangan keilmuan yang tepat di bidang administrasi bisnis, maka segenap potensi tersebut tidak akan bisa termanfaatkan dengan baik.