Bantu Masalah Kependudukan dan KB, Pemkot Batu Lantik Ketua Koalisi Kependudukan

MALANG – Serius membantu permasalahan kependudukan dan KB (keluarga berencana), Ketua Koalisi Kependudukan Kota Batu Didik Supriyanto sah dilantik oleh Pemkot Batu di Balai Kota Among Tani, Kamis (19/9/2019). “Koalisi kependudukan dengan tugas dan fungsinya membantu tugas instansi yang menangani masalah kependudukan dan KB,” kata Didik.

Tantangan ke depan koalisi kependudukan saat ini adalah program kependudukan saat ini masih belum banyak dipahami masyarakat sebagai masalah yang besar. Juga adanya pemahaman bahwa masalah KB hanya terkait dengan persoalan kontrasepsi dan pengaturan jumlah anak.

“Padahal apabila masyarakat mulai memahami bahwa persoalan KB terkait erat dengan persoalan kependudukan, di mana saat jumlah penduduk tidak dikendalikan. Sementara kualitas penduduk juga rendah akan sangat berdampak pada persoalan lain, baik persoalan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang artinya kualitas keluarga akan rendah,” ungkapnya.

Menurut Didik, persoalan kependudukan akan berdampak pada banyaknya pengangguran dan maraknya tindak kejahatan. Ditambah pernikahan di bawah umur sampai dengan peningkatan jumlah perceraian. Semua terikat erat menjadi sebuah satu-kesatuan dengan kurangnya kualitas kependudukan dan keluarga.

Ia menambahkan, Koalisi Kependudukan Kota Batu merupakan wadah individu dan kelompok yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan kependudukan. “Mengingat masalah kependudukan merupakan masalah yang sangat kompleks,” imbuhnya.

Dengan terbentuknya Koalisi Kependudukan Kota Batu, maka lemkot akan terbantu dalam mengarahkan kebijakan kependudukan dan KB. Itu karena melihat tugas utama koalisi kependudukan adalah memberikan solusi kepada Pemkot tentang pembangunan kependudukan, melalui advokasi, komunikasi, edukasi, informasi, dan berbagai sumbangan pemikiran dari hasil seminar atau penelitian.

“Dan untuk meluaskan dukungan, Koalisi Kependudukan Kota Batu akan aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti pusat studi kependudukan di perguruan tinggi, LSM, atau lembaga-lembaga donor baik di dalam maupun di luar negeri,” tutup Didik. (stwd/aldi)

 

SK KK Kota Batu 2019-2030 unduh disini