MALANG, – Kerjasama dengan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Kota Malang, STISOSPOL Waskita Dharma Malang melakukan link and match pada bidang Praktikum, Penelitian, pengembangan kualitas SDM, Pengabdian masyarakat, dan kajian Ilmiah. STISOSPOL Waskita Dharma Malang menjalin kerja sama dengan Dinas PUPR yang ditandatangani secara luring oleh kepala Biro Layanan Publik sekolah tinggi ilmu sosial dan ilmu politik Waskita Dharma Malang, Didik Supriyanto, ST., S.Sos., M.Si di Malang, pada Senin (07/09/20).
“Kerja sama STISOSPOL Waskita Dharma Malang dengan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya merupakan langkah awal dalam usaha membekali mahasiswa STISOSPOL Waskita Dharma Malang agar menjadi lebih kompeten, sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo, yang salah satunya, adalah pembangunan sumber daya manusia,” ujar Dr. Sigit Wahyudi, MM saat ditemui di kampus 1 STISOSPOL Waskita Dharma Malang.
Perjanjian kerjasama tersebut merupakan dukungan dalam meningkatkan STISOSPOL dalam mewadahi pembelajaran dalam bentuk e-learning dan action resharch`SDM yang kompeten dan berintegritas dari pendidikan vokasi dengan cara meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan serta kualitas pelaksanaan tugas. Diharapkan link and match ini dapat memenuhi kebutuhan bidang Praktikum, Penelitian, pengembangan kualitas SDM, Pengabdian masyarakat, dan kajian Ilmiah, dan secara spesifik berkiprah dalam bidang infrastruktur, dapat mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur di bidang Cipta Karya.
Kolaborasi antara STISOSPOL Waskita Dharma Malang dengan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya Kota Malang merupakan sinergitas. Kolaborasi dalam rangka link and match ini diharapkan bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan entitas dunia bisnis konstruksi. Diharapkan ke depannya dapat terjalin kerja sama serupa dengan steakholder lainnya.
Sekolah Tinggi Ilmu sosial dan Politik Waskita Dharma Malang memliki jangkauan luas memberikan pendidikan hingga ke pelosok. Karena itu, untuk mendukung kegiatan belajar mengajar mahasiswa, dibutuhkan kerjasama dengan para steakholder khususnya pemerintah daerah.