Masyarakat Sasak Dalam Pilkada Lombok Tengah”. Di Kampus STIS Harsy Lombok.

22 – 23 Februari 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial & Politik Waskita Dharma Malang bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Starian Haji Abdur Rasyid STIS Harsyi Lombok Tengah menggelar acara Komunikasi Publik dalam tema “Masyarakat Sasak Dalam Pilkada Lombok Tengah”. Di Kampus STIS Harsy Lombok.

Narasumber :
1). Dr. Moh Hilmi (Ketua STIS Harsyi Penangsak Lombok tengah)
2). M. Agus Syukron, M.Si (Stisospol Waskita Dharma)
3). Dr. H. Sigit Wahyudi, Drs., SE., MM ( Stisospol Waskita Dharma)
4). Dr. Abd. Rahman, M.Si (Stisospol Waskita Dharma)

Acara ini dibuka oleh Dr. Moh Hilmi (Ketua STIS Harsyi Penangsak Lombok Tengah). Dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada para peserta, dan terimakasih atas kehadiran pada acara Komunikasi Publik Masyarakat Sasak Dalam Pilkada Lombok Tengah yang dianggap sangat penting, untuk edukasi khususnya masyarakat sasak dalam pilkada yang akan berlangsung nanti.

Pergelutan politik di wilayah NTB sama sekali berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Di NTB, terdiri dari 3 suku: suku Sasak (di pulau Lombok), suku Samawa (di Sumbawa) dan suku Mbojo (mendiami wilayah Kota Bima, Kab. Bima dan Kab. Dompu). Ketiga-tiganya memiliki anatomi politik khusus. Di mana di suku Sasak, sosok Tuan Guru sangat sentral. Ratusan tuan guru di pulau Lombok berselisih dengan pesantren yang ada di sana. Begitu juga di suku Samawa, sosok tuan guru pun masih menjadi sentral. Namun agak berbeda di suku Mbojo. Syarat Tuan Guru tidak ada di suku ini. Sosok sentralnya malah raja, yaitu raja Bima sementara tidak teritorial tidak memiliki kawasan adat yang sangat eksis. Faktor kesukuan di atas selama ini tidak terlalu menantang, semuanya masih bisa disatukan dalam bingkai religius. Namun, bukan tidak mungkin, faktor kesukuan ini akan mempengaruhi konflik di kemudian hari karena perbedaan kepentingan dan wilayah. Hal krusial yang ditakutkan sebagai pemicunya adalah pemekaran “Provinsi Pulau Sumbawa” yang masih terjadi tarik-ulur. Di mana kekayaan alam terpusat di Pulau Sumbawa sementara jumlah penduduk terbanyak terpusat di Pulau Lombok, dan taraf hidup masyarakatnya ada di antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa. Maka, Pulau Sumbawa berkeinginan untuk memperbaiki diri dari Pulau Lombok. Ini, di kemudian hari, jika Provinsi Pulau Sumbawa dikabulkan, tidak mungkin, antara suku-suku itu akan berperang.

Terkait ada kekuatan besar yang bisa menyatukan hal tersebut. 70 persen penduduk NTB (yang berpindah 5,3 juta penduduk) berada di pulau Lombok maka otomatis anatomi politik provinsi NTB berpusat di Lombok. Di mana di situ ada dua organisasi massa besar: yaitu NW (nahdhatul wathan) dan NU. NW sebetulnya rumpunnya sama dengan NU, di mana pendiri NW adalah juga murid dari pendiri NU. NW merupakan upaya melokalkan kearifan lokal dengan mendirikan organisasi sendiri yang sekarang sangat besar. Hampir 700 pesantren berlabel NW. NU pun tak kalah besar, hanya saja jika dibandingkan dengan NW, di NTB masih besar NW.
(www.kompasiana.com)

Pelaksanaan Pilkada diharapkan akan membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan kinerja lembaga politik yang ada di daerah.